Menteri Keuangan melalui Bank Indonesia (BI) meminta perbankan untuk membekukan 4.127 rekening liar senilai Rp1,17 triliun, dan valuta asing sebesar USD9,3 juta.

"Atas kewenangan berdasarkan UU, per 16 desember 2008 melalui surat, Menkeu melalui BI meminta kepada bank-bank untuk membekukan 4.127 rekening dengan nilai Rp1,17 T dan valas USD 9,3 juta," ujar Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Hekinus Manao, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/12/2008).

Menkeu pun, menurut Hekinus, meminta masing-masing Itjen Departemen untuk menyelidiki sekira 4.085 rekening dengan nilai Rp1,32 triliun dan valas senilai USD10,28 juta.

"Paling banyak dari segi jumlah rekening yang harus diselidiki, yaitu Departemen Agama 479 rekening dengan nilai Rp32,4 miliar. Sementara dari segi jumlah nominal adalah Departemen Kesehatan sekira Rp480,4 miliar di 37 rekening," ungkapnya.

Hekinus menambahkan, kasus dugaan rekening liar di departemen tersebut dianggap hanya masalah kekeliruan saja. Kemudian ada yang meminta bantuan BPKP untuk memeriksa sekira 175 rekening dengan nilai Rp854,4 miliar dan valas USD474 ribu di 23 kementerian/lembaga (K/L).

"Pemeriksaan rekening liar yang kami serahkan ke BPKP itu, dikarenakan kecurigaan kami. Namun belum kepada indikasi adanya kerugian negara," jelasnya.

Selain itu, ada sekira 260 rekening liar dengan nilai Rp314 miliar dan valas USD11 juta yang diserahkan ke KPK untuk diinvestigasi.

Dia mengatakan, ada dua alasan mengapa minta bantuan KPK. Pertama, karena pihak Depkeu menyerah dan ada indikasi adanya kemungkinan penyalahgunaan dan menyebabkan kerugian negara.

"Dari 260 rekening itu termasuk 102 rekening liar di MA yang kita enggak tahu berapa jumlah nilainya, karena mereka tidak mau bekerja sama. Lalu Depdagri 36 rekening, pertanian 32 rekening, Depkumham 66 rekening, Depsos 21 rekening, dan BP Migas satu rekening," pungkasnya (Eko)