Nabi Muhammad SAW, bersabda :"Manusia itu berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal : air, padang rumput dan api" (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Hadits ini menjelaskan bahwa air, padang rumput dan api adalah termasuk kepemilikan umum. Khusus untuk api, Abdurahman Al Maliki dalam Politik Ekonomi Islam menyatakan bahwa yang dimaksud al-nar adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk di dalamnya adalah kayu bakar.

Kondisi yang demikian amat kontekstual dengan kondisi yang terjadi saat ini, dimana dunia sedang mengalami krisis energi yang berbasiskan pada energi fosil. Termasuk di Indonesia. Energi memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan sesuai kesepakatan dunia dalam World Summit on Sustainable Development (WSSD). Pemakaian energi dunia untuk waktu mendatang seperti diperkirakan Energy Information Administration (EIA) hingga tahun 2025 masih didominasi oleh bahan bakar dari fosil : minyak, gas alam dan batubara, sedangkan untuk energi terbarukan masih relatif sedikit.

Di Indonesia saja, penggunaan energi secara umum meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perekonomian maupun perkembangan teknologi. Pemakaian energi mix di Indonesia saat ini lebih dari 90% menggunakan energi yang berbasis fosil, yaitu minyak bumi 54,4%, gas 26,5% dan batubara 14,1%. Untuk energi dengan Panas bumi 1,4%, PLTA 3,4%, sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya 0,2%. Cadangan minyak bumi terbukti saat ini diperkirakan sebesar 9 milyar barel, dengan tingkat produksi rata-rata 0,5 milyar barrel per tahun, maka cadangan tersebut dapat habis dalam waktu sekitar 18 tahun. Cadangan yang diperkirakan untuk gas 170 TSCF (trilion standart cubic feed) sedangkan kapasitas produksi mencapai 8,35 BSCF (billion standart cubic feed) yang dibagi untuk ekspor 4,88 BSCF dan untuk domestik 3,47 BSCF. Cadangan batubara di Indonesia diperkirakan ada 57 miliar ton dan merupakan cadangan yang sudah dieksplorasi sebesar 19,3 miliar ton, dengan kapasitas produksi sebesar 131,72 juta ton per tahun. Sehingga jika tidak ada penambahan eksplorasi, cadangan batubara tersebut akan dapat bertahan selama 147 tahun.

Saat ini ketersediaan listrik di Indonesia baru mencapai 21,6 GW atau 108 watt per orang. Padahal potensi adanya energi listrik di Indonesia sangat besar, yaitu dari sumber energi non fosil seperti panas bumi setara 27 Giga watt (GW), tenaga air 75 GW, biomasa 49 GW, tenaga matahari 48 kWh/m2/hari, tenaga angin 9 GW, uranium 32 GW atau total ada lebih 230 GW dan dimanfaatkan untuk listrik baru 10%. Ketersediaan energi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,467 toe per kapita.

Sementara di daerah tertinggal menyebutkan, desa belum ada listrik sebanyak 6.240 desa. Dengan demikian, menjadi amat penting bagi pemerintah dan semua komponen bangsa termasuk swasta untuk turut berperan aktif mendorong masifikasi pembangunan daerah tertinggal khususnya dalam rangka mendorong pemenuhan energi. Salah satu hal penting yang bisa dilakukan adalah dengan mengali potensi energi untuk daerah tertinggal.  Ini akan memiliki singkronisasi dengan upaya untuk mendorong kemandirian energi secara nasional. Baik itu energi yang berasal dari perut bumi maupun energi hasil olahan.

            Dan, pemerintah melalui KPDT telah menjembatani dengan membangun program listrik desa yang berbasis pada energi surya (Pembangkit Listrik Tenaga Surya-PLTS) maupun pembangkit listrik tenaga mikro hidro.

            Kontekstualisasinya adalah untuk mendorong kegiatan produktif masyarakat, seperti kerajinan, pendidikan, kesehatan, pasar desa dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Artinya, secara makro, upaya untuk mendorong kemandirian energi di daerah tertinggal akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh meningkatnya kegiatan produktif masyarakat setempat.

Pada sisi lain, potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah tertinggal juga amat besar. Baik itu, energi surya, angin maupun air, batubara serta berbagai energi yang bersumber dari perut bumi lainnya. Sementara untuk energi yang berbasiskan pada tanaman atau energi hijau, paling tidak pemerintah bisa mengalakkan program penanaman berbagai jenis tanaman sebagai salah satu bahan baku untuk membuat energi terbarukan.

Yang perlu ditekankan terkait dengan pengelolaan energi yang bersumber dari perut bumi adalah manajemen eksploitasi sumberdaya ini. Paradigma pengelolaan sumberdaya ini harus lebih lebih berorientasi kebutuhan dalam negeri, khususnya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Sehingga kondisi yang terjadi di internasional, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kondisi ketersediaan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, agar energi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka negara perlu mengadopsi politik energi yang tujuannya adalah menjamin agar pengelolaan, pemanfaatan dan distribusi energi dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada masyarakat. Politik energi terdiri dari sejumlah perangkat kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan di atas.