Namun, di awal Bulan Ramadan lalu, menteri termuda di Kabinet Indonesia Bersatu ini masih sempat sowan ke orang tuanya di Pekanbaru. Wartawan Riau Pos, Firman Agus berkesempatan mewawancarai ayah tiga anak ini di rumahnya di Jalan Pasirputih, Gobah, Pekanbaru, Senin (1/9) usai Salat Zuhur, atau di hari pertama puasa. Lukman Edy pun bercerita pengalamannya 1,5 tahun jadi menteri dan kesibukannya saat konflik internal melanda partai yang menaunginya. Berikut petikannya:

Setelah 1,5 tahun lebih jadi Menteri PDT, tentu Anda mengalami masa naik turun. Seperti, Anda diberhentikan dari Sekjen PKB setelah menjadi menteri meski kemudian menjadi Sekjen lagi seiring dengan konflik internal di tubuh PKB. Bisa Anda ceritakan masa-masa tersebut?

Tahun pertama ada euforia, kejutan baru. Ada kader dari Riau yang memang asli dari Riau yang menjadi menteri. Bukan hanya lahir, namun juga menata karir politiknya dari Riau.

Pak Muhaimin menarik saya ke Jakarta menjadi Sekjen atas apa yang selama ini saya perbuat di Riau. Spirit yang saya kembangkan, bangun, dan saya tanamkan di Riau itu menjadi inspirasi bagi Pak Muhaimin Iskandar bahwa sebenarnya di luar Pulau Jawa, khususnya di luar Jawa Timur, bisa dibangun PKB sedemikian rupa walaupun tidak seperti membalik telapak tangan. Namun, pembangunan spirit itu luar biasa. Pak Muhaimin menarik saya ke Jakarta sebagai Sekjen itu bukan karena saya aktif di Jakarta, namun karena aktivitas politik di Riau.

Nah, begitu juga selama hampir dua tahun menjadi Sekjen mendampingi Pak Muhaimin. Pak Muhaimin menilai, ini ada kader dari daerah, ditarik ke Jakarta untuk Sekjen dia tetap eksis, ya sudah kita kirim untuk membantu Presiden untuk menjadi Menteri, itu juga berdasarkan pertimbangan yang matang. Oleh sebab itu, kenapa dalam setiap kesempatan saya selalu menimbulkan semangat bagi pengurus dan kader baru di daerah, bahwa tidak ada kesulitan misalnya suatu saat ketua cabang, ketua wilayah mejadi Sekjen atau pimpinan DPP kemudian dipersembahkan pimpinan partai kepada bangsa untuk mengelola negara ini. Itu sudah dibuktikan oleh figur Lukman Edy.

Setelah itu, terjadi sedikit goncangan. Setelah saya menjadi menteri, Gus Dur (Abdurrahman Wahid, red) memecat saya menjadi Sekjen. Sebenarnya tidak enak juga, karena saya menjadi menteri itu keterwakilan partai. Walaupun maksudnya itu untuk menghindari interes pribadi antara tugas kementrian dan tugas kepartaian. Tapi cerita di balik itu, semula saya itu adalah utusan partai. Ini yang saya konsultasikan kepada Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum. Dia mengatakan, ‘terima saja dulu Sekjen, nanti kita lihat partai ini jalannya seperti apa kalau Anda tidak menjadi Sekjen lagi. Kalau seandainya partai ini ternyata hancur dan lebih jelek dari sebelum-sebelumnya, maka kita akan panggil lagi Sekjen untuk menjadi Sekjen kembali menata partai ini dengan baik.’’

Karena, hampir dua tahun saya menjadi Sekjen, tingkat konsolidasi, performa, jauh lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan yang kita lakukan cerdas dan nyata-nyata meningkatkan popularitas PKB. Kita deklarasikan Green Party, satu-satunya partai yang menyatakan pro lingkungan hidup saat itu adalah PKB. Akademi Politik Kebangsaan yang menjadi nuansa baru bagi kader PKB dan membikin iri partai lain karena secara cepat PKB membuat sebuah institusi yang sifatnya nasional untuk melahirkan kader-kader politik, kader kebangsaan. Belum lagi kita menghidupkan forum kyai kampung. Itu semua hasil konsolidasi kita yang luar biasa.

Tapi ketika saya tidak menjadi Sekjen, semua infrastruktur yang kita bangun itu hancur berantakan. Sampai pada saat kehancuran manajemen partai menyebabkan mulai menyentuh institusi tertinggi yaitu ketua umum sebagai pemimpin partai. Menyentuh kepemimpinan, ini adalah kewajiban saya sebagai aktivis untuk masuk kembali dan menyelamatkan semua itu. Menata dan mencabut dan mencari penyakitnya bersama Pak Muhaimin. Alhamdulillah, mampu kita selesaikan dengan baik dan kepemimpinan partai itu kembali tegak dengan baik. Walaupun kita harus ada korban. Wajar dalam perjuangan itu ada korban.

Masa-masa ketika saya ‘’cooling down’’ (usai dipecat jadi Sekjen PKB, red) melihat situasi, saya menyelam lebih banyak keluar daerah. Keluar masuk desa untuk menyelami aspirasi rakyat itu seperti apa. Melihat pembangunan pedesaan dan kesenjangan itu seperti apa. Termasuk memenej kembali Kantor Kementrian Daerah Tertinggal yang harus kita tingkatkan eksistensinya dan perannya untuk membangun dan mengatasi kesenjangan pembangunan. Alhamdulilah, sekarang dari sisi anggaran, dari sisi kepercayaan masyarakat, dari sisi kepercayaan Presiden terhadap Kementrian PDT itu jauh meningkat daripada sebelumnya.

Kemudian masuk periode berikutnya ketika saya ditugaskan untuk menjadi Sekjen oleh Pak Muhaimin. Sebenarnya dari awal, sebelum dilantik menjadi menteri saya dipanggil ke Cikeas, salah satu amanah dari Presiden yang terus menjadi pemikiran adalah, Presiden berpesan, ‘’Mas Lukman Anda saya angkat jadi menteri dan jangan lepaskan posisi sebagai Sekretaris Jendral. Karena Anda di sini representasi partai. Anda di sini berfungsi menjadi penghubung antara Presiden dengan PKB sebagai sebuah partai besar yang penting untuk membangun kekuatan demokrasi bangsa ini.’’

Itu menjadi beban saya. Ketika saya tidak menjadi Sekjen, bagaimana mencari solusi komunikasi antara Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, red) sebagai Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dengan partai politik, PKB. Bagaiman saya menjembatani. Akhirnya sifatnya non-formal menjembatani komunikasi antara Pak Muhaimin dengan SBY, antara Gus Dur dengan SBY. Hasilnya adalah, banyak kebijakan partai yang sangat mengkhawatirkan dari pemerintah. Misalnya sosialisasi tentang BBM yang tidak sampai ke partai sehingga partai negatif memandang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah.

Nah, sampai saat ini jauh lebih baik. Saya bisa lebih mengkomunikasikan cara-cara, langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan masyarakat kepada partai. Sebagai Sekjen, saya bisa memanfaatkan seluruh infrastruktur kepartaian apakah kepengurusan untuk menyosialisasikan program pemerintah kepada partai. Sekarang tugas saya akhirnya membagi waktu antara tugas kepartaian dengan tugas pemerintahan. Siang saya melaksanakan tugas pemerintahan, malam saya melaksanakan tugas kepartaian. Memang tugas partai itu malam hari, mulai Salat Magrib hingga tengah malam. Kondisi ini yang menjadikan saya jarang bertemu dengan anak-anak. Paling hanya pada akhir pekan.

Sekarang dengan kembali menyandang dua jabatan penting itu, apa tugas berat Anda ke depan?

Setelah PKB berkonflik dan menyelesaikan masa konfliknya, PKB hari ini berupaya untuk serius menatap Pemilu 2009. Kepemimpinan muda PKB hari ini serius dalam melihat pembangunan Indonesia secara konfrehensif apalagi isu kepemimpinan muda sangat deras oleh media. PKB memandang secara konfrehensif bukan sekadar isu, tapi keseriusan PKB untuk menyiapkan kader-kadernya masuk dalam masa 2009 dan 2015.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran atau yang saya sebut sebagai cek yang sudah kita isi, itu benar-benar dilakukan. Nah, selesai kita konflik, kita tegakkan kepemimpinan baru di PKB dan kemudian kita susun pemikiran-pemikiran baru untuk membangun Indonesia ke depan yang kita sebut dengan 13 Paket Pembangunan Kebangkitan Indonesia Kembali. Kita godok sedemikian rupa sehingga menjadi matang dan kita bisa sumbangkan kepada bangsa ini.

Apakah 13 paket itu sudah tersosialisasi ke kader dan Caleg PKB di seluruh Indonesia?

Hari ini menjadi platform PKB. Ketika nanti PKB diberi kepercayaan lebih oleh masyarakat, maka itu nanti akan menjadi platform bangsa.

Sebenarnya, apakah sekarang masalah internal PKB itu sudah clear?

Secara formal sudah clear. Secara formal KPU Pusat, KPUD Provinsi maupun KPUD Kabupaten/Kota sudah tidak ada persoalan masalah formalitas siapa nahkoda PKB. Karena itu kan kuat sekali keputusan pengadilan dan MA (Mahkamah Agung, red). Cuma secara kultural kita kan mesti bertahap. Misal ketika kita berbicara PKB tanpa Gus Dur, tahapannya harus jelas. Harus memberikan pengertian kepada grassroot. Karena masih banyak grassroot yang sangat fanatik dengan kepemimpinan Gus Dur misalnya. Itu salah satu contoh tahapan kultural yang harus kita lakukan secara hati-hati. Nah, survei kita mengatakan, dari 12 juta pemilih PKB, 2 juta itu fanatis terhadap figur Gus Dur.

Padahal iklim politik dan demokrasi hari ini, kita harus mengubah PKB dari ditegakkan berdasarkan pemikiran fanatis, feodal kepada kemimpinan meritokrasi. Malah penelili dari CSIS, J Kristiadi mengatakan, kepemimpinan Muhamimin Iskandar hari ini mengubah dari kepemimpinan fanatis, feodal ke pemimpinan meritokrasi.

Sementara menghadapi persaingan partai hari ini dan kebutuhan bangsa ini ke depan, yang diperlukan tidak mengandalkan kepada kepemimpinan yang tergantung kepada figur seseorang. Apalagi untuk menjawab kebutuhan 2009 atau 2015 bila terjadi pergantian kepemimpinan bangsa. Seluruh partai sekarang kan menyisakan kader-kadernya. Menurut kami, partai yang bisa mengubah kondisi partainya dari mengandalkan kefiguran seseorang menjadi meritokrasi, maka itulah partai yang akan leading sampai kapan pun.

Kita sekarang memerlukan partai yang bagus, sehat dan manajemen baik dan memperlakukan sama haknya kepada seseorang. Itu yang dilakukan PKB hari ini. Lebih dahulu dari partai lain. Karena konsumsi PKB itu konsumsi masa depan bukan hari ini. Perjuangan yang diperjuangkan Muhaimain, saya dan teman-teman lainnya meruntuhkan kepemimpinan yang otoriter itu bagian untuk menyehatkan partai ini ke depannya.

Tapi cost dan dampaknya bagi PKB besar juga menjelang Pemilu mendatang?

Kalau dibanding dengan PAN, Soetrisno Bachir misalnya, dengan menebar uang sekian puluh miliar untuk meningkatkan popularitas, jauh lebih efisien kita. Survei menyatakan, hikmah konflik PKB ini adalah tingkat popularitas PKB meningkat jauh daripada sebelumnya. Hari-hari media meliput dan segala macam itu bagian dari sosialisasi sebagai sebuah partai. Tinggal bagaimana seluruh aktivis partai ini mampu mengakhirinya dengan happy ending sehingga menimbulkan optimisme baru dan kepercayaan masyarakat. Itu yang harus ditata secara hati-hati oleh pemimpin-pemimpin PKB.

Survei terakhir misalnya, PKB 7 persen tingkat keterpilihannya. Itu jauh lebih bagus daripada tahun 2004. Survei lembaga survei tahun 2004 sebelum Pemilu, PKB meraih 4 persen suara pemilih. Faktanya di Pemilu
2004 kita meraih 12 persen suara. Kalau sekarang surveinya 7 persen, ini optimisme yang luar biasa bagi kita. Dengan konflik yang berkepanjangan yang luar biasa ini kita disurvei masih nomor empat di bawah Golkar, PDIP dan Partai Demokrat. Demokrat ada Pak SBY dengan Presidennya. PDIP ada Megawati dengan konsolidasi dahsyat sekali hampir lima tahun ini. Golkar ada Jusuf Kalla sebagai Wapres, ada kekuatan infrastruktur partai yang luar biasa. PKB punya apa sekarang? Modal tidak punya, menteri hanya dua, tapi hari ini PKB berhasil menempatkan sesuatu yang khusus di hati pemilihnya dan itu menyebabkan soliditas yang luar biasa. Survei yang menyatakan tujuh persen konstituen PKB itu solid, itu luar biasa bagi kami. Dan memberikan energi yang menyebabkan kepemimpinan muda PKB hari ini bersemangat mempersiapkan bertarung di Pemilu 2009.

Sekarang banyak tokoh yang masuk PKB termasuk di daerah. Tokoh yang partainya berkonflik kemudian masuk ke PKB. Tokoh yang kemudian tidak ‘’terpakai’’, juga banyak yang pindah ke PKB? Fenomena ini menurut Anda bagaimana?

Faktanya memang ada semacam arus yang masuk ke PKB. Sebenarnya mereka kader NU, cuma selama ini menyebar ke partai lain. Salah satu contoh Sumatera Selatan, Caleg kita adalah istri mantan Gubernur Syahrial Oesman untuk DPR-RI. Dulunya kan Golkar, kini komit untuk menjadi Caleg PKB. Kemudian di Bengkulu Ketua DPRD Bengkulu dulu aktivis PDIP, lima tahun menjadi Ketua DPRD sekarang pindah menjadi PKB. Kemudian ada dari Maluku anggota DPD, istrinya Abdullah Tuashikal salah seorang Bupati di Maluku. Dia anggota DPD ketika ikut DPD dapat 250.000 suara dan sekarang Caleg dari PKB. Di NTB juga Plt Gubernur, dulu juga Caleg dari partai lain sekarang menjadi Caleg PKB. Selain itu ada di DKI salah seorang anggota DPR-RI dari PBR pindah ke PKB.

Kalau kita melihat kenapa mereka kita terima? Pertama, mereka sudah jelas ketokohan lokalnya dan akibat dari rezim juga di daerah masing-masing mereka tidak diakomodir di partai politik asal mereka. Itu hanya like and dislike. Mereka kita terima karena mereka tokoh di daerah dan mereka juga sebenarnya kader NU yang sebelunya menebar ke partai lain. Tentu kita akan membuka pintu selebar-lebarnya. Ini yang sebetulnya menimbulkan optimisme baru bagi kita untuk di luar Pulau Jawa karena bergabungnya tokoh-tokoh lokal yang begitu kuat di daerah. Dan cita-cita Pak Muhaimin agar di luar Pulau Jawa itu mengirimkan wakil-wakilnya tumbuh sepertinya sudah mendapatkan spiritnya.

Untuk kasus Riau, dimana PKB tidak terlalu besar, dengan konflik yang ada sekarang kan suatu kerja sangat berat bagi Anda untuk meyakinkan konstituen. Menurut Anda bagaimana?

Secara nasional Riau itu basis baru bagi PKB. Di Sumatera sendiri itu hanya tiga provinsi yang mengirimkan wakilnya untuk DPR-RI di Pemilu 2004. Riau, Sumatera Selatan dan Lampung. Dari 52 anggota DPR-RI itu, dari Sumatera cuma tiga. Tapi tetap Riau itu basis baru PKB secara nasional.

Kalau untuk tahun 2009, melihat dari sistem Pemilu 2009 dan berdasarkan suara 2004, kegagalan PKB di Sumatera hanya tipis-tipis saja karena dirugikan oleh sistem saat itu. Sistem saat itu hanya menguntungkan partai-partai kelas menengah sehingga mereka banyak mengirimkan wakil dari Sumatera, padahal itu sisa suara. Untuk sistem Pemilu 2009, karena PKB itu masuk grade partai atas, justru menguntungkan. Kita memperkirakan kalau berdasarkan Pemilu 2004, dari Aceh itu bisa dapat satu, Sumut satu, Riau satu, Lampung dua Sumsel bisa dua kursi. Jadi bisa tujuh wakil kita dari Sumatera. Apalagi sekarang wakil kita ada semangat baru di Sumatera dan luar Jawa ketika berakhir kepemimpinan Gus Dur.

Fakta bahwa Gus Dur itu tidak populer di luar Pulau Jawa itu juga harus kita terima. Bicara tentang Gus Dur calon Presiden, jelas itu ditolak Sumbar, Riau, Jambi, Sumut dan segala macamnya. Negatif poin bagi PKB ketika misalnya PKB bicara Gus Dur sebagai calon presiden untuk luar Pulau Jawa. Meski untuk Jawa masih banyak pendukung fanatik Gus Dur. Dengan perubahan kepemimpinan PKB hari ini, justru menimbulkan optimisme baru di luar Pulau Jawa. Ini kita optimalkan potensi ini. Saya optimis karena saya yang keliling di luar Pulau Jawa, kita lihat ada semangat baru dan banyak Caleg pada tingkat lokal yang berpotensi meningkatkan suara PKB di tingkat lokal.

Untuk Riau, trennya dari satu Pemilu dan Pemilu berikutnya terus mengalami peningkatan jumlah suara. Sekarang apalagi pemimpin PKB di Riau sudah berubah, dulu Rizal Akbar sekarang kepada Riky Hariansyah. Setelah berganti, ada geliat dan gezahnya. Kemudian sekarang dalam sejarah Riau, baru PKB yang mengirimkan tokohnya, saya misalnya, ke tingkat nasional dan mewakili PKB di Kabinet Indonesia Bersatu. Ini suatu penghargaan yang luar bisa juga bagi kader PKB di daerah dan penghargaan yang luar biasa juga dari bangsa ini untuk kader PKB, dan itu dari Riau. Ini menurut saya juga menjadi faktor penting juga untuk mendorong kepercayaan masyarakat Riau kepada PKB di Pemilu 2009.

Tadi disebutkan PKB menyiapkan 13 Paket Pembangunan Kebangkitan Indonesia Kembali, apa saja itu?

Paket yang kita siapkan untuk sumbangan PKB bagi bangsa lima tahun ke depan kita sebut dengan 13 Paket Membangun Kebangkitan Indonesia. Ini sebagai bentuk catatan kritis PKB untuk pemerintahan yang akan datang sehingga tidak hanya diberikan sekadar cek kosong. Tapi disiapkan stressing khusus untuk membangun Indonesia kembali.

Pertama, emberantasan kemiskinan. Intinya, seluruh komponen bangsa harus bisa menjawab dalam waktu ke depan pengentasan kemiskinan rakyat Indonesia melalui program-program yang lebih fokus dan mampu memperbaiki secara fundamental ekonomi masyarakat. Kedua, ketahanan pangan. Ketiga, peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Keempat, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dimana kiia harus benar-benar tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Kelima, penyediaan infrastruktur dan penyediaan energi nasional. Keenam, integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia Pertahanan dan Keamanan. Untuk ini potensi konflik di beberapa daerah perbatasan harus menjadi perhatian pemerintah. Kedelapan pembanguan pedesaan dan pengembangan kawasan. Kesembilan, kondolidasi demokrasi. Kesepuluh, stabilitas moneter. Kesebelas, Otonomi Daerah. Yang ini tidak boleh ada satu pun niat oleh pemerintah untuk menarik kewenangan pusat yang telah diberikan kepada daerah itu. Keduabelas, Mengelola Sumberdaya Alam yang bijaksana. Ketigabelas land reform (reformasi pertanahan). Itulah 13 hal yang sekarang kita godok terus untuk menjadi Paket Pembanguan Kebangkitan Indonesia Kembali. (Eko)