Bersafari Ramadhan dengan Masyarakat Daerah Tertinggal

Indonesia memiliki lebih dari 70 ribu desa. Sebanyak 33 ribu diantaranya termasuk daerah tertinggal. Itu tersebar di 199 kabupaten. Sebarannya meliputi 58 kabupaten di Sumatera, 123 kabupaten di kawasan Indonesia timur, dan 18 kabupaten di Jawa dan Bali.

Pemerintah melalui Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) berusaha untuk mengurangi jumlah daerah tertinggal tersebut. Berbagai program pun diluncurkan.

Bertepatan dengan momentum Ramadhan, Menteri PDT, Muhamad Lukman Edy, beserta jajarannya melakukan safari Ramdhan mengunjungi sejumlah daerah tertinggal di Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Riau, Sumatera, dan Nanggroe Aceh Darussalam, selama sepekan. Perjalanan jauh ini dilakukan lewat jalan darat dan dalam kondisi
berpuasa.

Salah satu tujuan safari Ramadhan ini adalah untuk menyosialisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, lima program prioritas KPDT, RUU pola pembangunan daerah tertinggal, serta sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT). Selain itu, juga untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah.

"Momentum puasa sangat tepat untuk melakukan kegiatan ini. Sebab saat ini jiwa sosial kita sedang terasah. Jadi ini lebih pada momentum yang tepat," kata Lukman Edy.

Kegiatan safari Ramadhan ini dimulai pada 22 September 2007 dengan mengunjungi Kabupaten Pandeglang, Banten. Di sini, diadakan buka bersama dengan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat. Dilanjutkan shalat tarawih berjamaah di Masjid Agung Pandeglang.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan dialog dengan masyarakat. Saat itu juga diserahkan santunan kepada anak yatim piatu dan pemberian 100 paket alat shalat.

"Dari dialog dengan masyarakat tersebut, ada beberapa permintaan yang mereka sampaikan. Yaitu listrik, air bersih, dan fasilitas jalan," ujar Lukman Edy.

Usai tarawih, rombongan kemudian bergerak menuju ke Kabupaten Garut untuk sahur bersama masyarakat. Ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Mussaddadiyah. Saat berdialog, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat. Ini terkait dengan kasus bupati Garut yang sedang
terkena masalah hukum.

Akibat kasus ini, dana APBD tidak bisa dicairkan. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan di Garut. "Garut memiliki potensi yang besar. Karena itu kami minta Pemda memberikan perhatian lebih serius kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat tinggal di kawasan hutan lindung. Di sini ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan yaitu pohon rame. Pohon ini bisa dijadikan untuk bahan pembuat tekstil," jelas Lukman Edy.

Pilot project

Pemanfaatan pohon rame ini, akan dijadikan pilot project oleh KPDT dalam upaya pengentasan daerah tertinggal. Ini terkait dengan target yang telah ditetapkan, yaitu pada 2009 sebanyak 40 kabupaten harus sudah terentaskan dari status tertinggal.

Ada beberapa kriteria untuk menentukan sebuah daerah bisa bebas dari ketertinggalan. Yaitu akses jalan terbuka, roda perekonomian maju dan bergerak, pendidikan maju, serta aspek kesehatan yang maju.

"Di Garut sedang direncanakan pembentukan Regional Management (RM) yang berfungsi sebagai pusat informasi semua hal yang terkait dengan pembangunan daerah tertinggal. Lembaga ini bisa berfungsi sebagai media konsultan yang didanai oleh Pemda setempat," papar Lukman Edy.

Usai dari Garut, rombongan kembali ke Jakarta. Perjalanan safari Ramdhan kemudian dilanjutkan pada 26 September dengan mengunjungi Kabupaten Way Kanan, Lampung. Di sini diadakan buka bersama di kantor gubernur Lampung yang diikuti oleh pejabat daerah dan tokoh masyarakat.

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP menyarankan agar bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat tidak bersifat konsumtif. Namun bersifat memberdayakan masyarakat.

Hal ini sebenarnya sudah sejalan dengan kebijakan KPDT. Bantuan yang disalurkan KPDT kepada masyarakat tidak untuk konsumtif. Tapi untuk sesuatu yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Misalnya pembangunan jalan dan jembatan, serta penyediaan fasilitas lainnya.

Di Lampung sendiri, terdapat 1.063 desa tertinggal dari total desa seluruhnya berjumlah 2.198. Ini
tersebar di Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.

Saat berdialog dengan Menteri PDT, masyarakat mengajukan sejumlah permintaan. Diantaranya
pembangunan jembatan dan jalan yang menghubungkan Way Kanan dan Lampung Selatan. Jika jembatan sudah terbangun, maka akses masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan dua kabupaten itu akan terbuka. Sehingga roda perekonomian pun akan bergerak.

Gubernur Lampung menegaskan kebijakan pembangunan yang diambilnya sudah berorientasi pada pengembangan daerah tertinggal. Beberapa prioritas yang ditetapkan antara lain pada sektor ekonomi atau investasi, pemberdayaan kelembagaan adat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Di lampung, Menteri PDT menyerahkan bingkisan berupa 1.500 paket sembako dan 100 paket berisi alat shalat. Instruksi presiden Usai dari Lampung, rombongan kemudian melanjutkan
perjalanan ke Palembang untuk sahur di sana. Setelah itu menuju ke Bangka Belitung lewat laut. Kunjungan ke wilayah ini juga atas instruksi Presiden.Di sini, Menteri PDT, Lukman Edy menyerahkan bantuan berupa 60 paket multi media kepada empat kabupaten, masing-masing 15 desa. Paket tersebut terdiri dari televisi, radio, antena parabola, dan generator istrik. Paket multimedia ini merupakan sumbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menteri juga berdialog dengan masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut, masyarakat meminta fasilitas air bersih, jalan desa, dan permodalan.Permintaan tersebut langsung dikabulkan. Di kabupaten Belitung Timur Menteri Lukman Edy menyerahkan bantuan air bersih senilai Rp 290 juta, di Bangka Selatan Rp 250 juta dan jalan desa senilai Rp 250 juta, di Belitung Timur diserahkan bantuan permodalan senilai Rp 50 juta. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat untuk dikelola.

Selain itu juga diserahkan bantuan berupa peralatan komunikasi (telepon) yang bisa digunakan untuk wartel. Bantuan ini diberikan kepada 167 desa.

Usai dari Bangka Belitung, rombongan bergerak menuju ke Jambi untuk mengadakan buka puasa bersama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam dialog dengan masyarakat, terlontar sejumlah permintaan. Antara lain hand tractor, sapi, air bersih, dan jalan desa.

Permintaan tersebut dikabulkan oleh Menteri PDT. Namun yang terkait dengan peternakan sapi, masyarakat diminta mengajukan permintaan tersebut lewat program PNPM.

Setelah dari Jambi, rombongan menteri bergerak ke Riau untuk melakukan sahur bersama di Kabupaten Rokan Hulu. Tapi karena terlalu malam berangkat, maka rencana tersebut berubah. Rombongan Menteri PDT akhirnya sahur di sebuah warung padang di pinggir hutan. Di tempat ini, para sopir truk sering mangkal untuk beristirahat.

Rombongan baru sampai di Rokan Hulu pagi sekitar pukul 07.00 WIB pada 29 September. Di Masjid Baiturrahman, Menteri berdialog dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, Menteri Lukman Edy mengkritik Bank Riau yang dinilai kurang berpihak pada rakyat. Padahal potensi yang dimiliki cukup besar untuk membantu rakyat.

Menteri juga menyempatkan untuk berbuka puasa di Rokan Hulu bersama tokoh masyarakat, pejabat Pemda, santri, dan anak yatim piatu. Saat itu Menteri juga memberikan sejumlah paket bantuan dan bingkisan.

Dari Riau, perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Karena ada dua acara yang bersamaan, maka rombongan dibagi dua. Menteri PDT, deputi infrastuktur, dan sejumlah staf menuju Dairi dengan menggunakan pesawat agar tiba sesuai jadwal. Rombongan
terlebih dahulu terbang ke Jakarta kemudian ganti pesawat menuju ke Medan.

Setelah istirahat sesaat usai buka pusa di Dairi, menteri dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Aceh Timur (Langsa). Masyarakat di sini menyampaikan permintaan tentang infrastuktur jalan dan air bersih, serta tenaga kesehatan. Setelah itu, rombongan kembali ke Jakarta.


Tulisan I:
Bersafari Ramadhan dengan Masyarakat Daerah Tertinggal

Indonesia memiliki lebih dari 70 ribu desa. Sebanyak 33 ribu diantaranya termasuk daerah tertinggal. Itu tersebar di 199 kabupaten. Sebarannya meliputi 58 kabupaten di Sumatera, 123 kabupaten di kawasan Indonesia timur, dan 18 kabupaten di Jawa dan Bali.

Pemerintah melalui Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) berusaha untuk mengurangi jumlah daerah tertinggal tersebut. Berbagai program pun diluncurkan.

Bertepatan dengan momentum Ramadhan, Menteri PDT, Muhamad Lukman Edy, beserta jajarannya melakukan safari Ramdhan mengunjungi sejumlah daerah tertinggal di Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Riau, Sumatera, dan Nanggroe Aceh Darussalam, selama sepekan. Perjalanan jauh ini dilakukan lewat jalan darat dan dalam kondisi
berpuasa.

Salah satu tujuan safari Ramadhan ini adalah untuk menyosialisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, lima program prioritas KPDT, RUU pola pembangunan daerah tertinggal, serta sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT). Selain itu, juga untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah.

"Momentum puasa sangat tepat untuk melakukan kegiatan ini. Sebab saat ini jiwa sosial kita sedang terasah. Jadi ini lebih pada momentum yang tepat," kata Lukman Edy.

Kegiatan safari Ramadhan ini dimulai pada 22 September 2007 dengan mengunjungi Kabupaten Pandeglang, Banten. Di sini, diadakan buka bersama dengan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat. Dilanjutkan shalat tarawih berjamaah di Masjid Agung Pandeglang.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan dialog dengan masyarakat. Saat itu juga diserahkan santunan kepada anak yatim piatu dan pemberian 100 paket alat shalat.

"Dari dialog dengan masyarakat tersebut, ada beberapa permintaan yang mereka sampaikan. Yaitu listrik, air bersih, dan fasilitas jalan," ujar Lukman Edy. Usai tarawih, rombongan kemudian bergerak menuju ke Kabupaten Garut untuk sahur bersama masyarakat. Ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Mussaddadiyah. Saat berdialog, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat.
Ini terkait dengan kasus bupati Garut yang sedang terkena masalah hukum.

Akibat kasus ini, dana APBD tidak bisa dicairkan. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan di Garut. "Garut memiliki potensi yang besar. Karena itu kami minta Pemda memberikan perhatian lebih serius kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat tinggal di kawasan hutan lindung. Di sini ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan yaitu pohon rame. Pohon ini bisa dijadikan untuk bahan pembuat tekstil," jelas Lukman Edy.

Pilot project

Pemanfaatan pohon rame ini, akan dijadikan pilot project oleh KPDT dalam upaya pengentasan daerah tertinggal. Ini terkait dengan target yang telah ditetapkan, yaitu pada 2009 sebanyak 40 kabupaten harus sudah terentaskan dari status tertinggal.

Ada beberapa kriteria untuk menentukan sebuah daerah bisa bebas dari ketertinggalan. Yaitu akses jalan terbuka, roda perekonomian maju dan bergerak, pendidikan maju, serta aspek kesehatan yang maju.

"Di Garut sedang direncanakan pembentukan Regional Management (RM) yang berfungsi sebagai pusat informasi semua hal yang terkait dengan pembangunan daerah tertinggal. Lembaga ini bisa berfungsi sebagai media konsultan yang didanai oleh Pemda setempat," papar Lukman Edy.

Usai dari Garut, rombongan kembali ke Jakarta. Perjalanan safari Ramdhan kemudian dilanjutkan pada 26 September dengan mengunjungi Kabupaten Way Kanan, Lampung. Di sini diadakan buka bersama di kantor gubernur Lampung yang diikuti oleh pejabat daerah dan tokoh masyarakat.

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP menyarankan agar bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat tidak bersifat konsumtif. Namun bersifat memberdayakan masyarakat.

Hal ini sebenarnya sudah sejalan dengan kebijakan KPDT. Bantuan yang disalurkan KPDT kepada masyarakat tidak untuk konsumtif. Tapi untuk sesuatu yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Misalnya pembangunan jalan dan jembatan, serta penyediaan fasilitas lainnya.

Di Lampung sendiri, terdapat 1.063 desa tertinggal dari total desa seluruhnya berjumlah 2.198. Ini
tersebar di Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.

Saat berdialog dengan Menteri PDT, masyarakat mengajukan sejumlah permintaan. Diantaranya
pembangunan jembatan dan jalan yang menghubungkan Way Kanan dan Lampung Selatan. Jika jembatan sudah terbangun, maka akses masyarakat yang berada di sekitar wilayah perbatasan dua kabupaten itu akan terbuka. Sehingga roda perekonomian pun akan bergerak.

Gubernur Lampung menegaskan kebijakan pembangunan yang diambilnya sudah berorientasi pada pengembangan daerah tertinggal. Beberapa prioritas yang ditetapkan antara lain pada sektor ekonomi atau investasi, pemberdayaan kelembagaan adat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Di lampung, Menteri PDT menyerahkan bingkisan berupa 1.500 paket sembako dan 100 paket berisi alat shalat.

Instruksi presiden

Usai dari Lampung, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Palembang untuk sahur di sana. Setelah itu menuju ke Bangka Belitung lewat laut. Kunjungan ke wilayah ini juga atas instruksi Presiden.Di sini, Menteri PDT, Lukman Edy menyerahkan bantuan berupa 60 paket multi media kepada empat kabupaten, masing-masing 15 desa. Paket tersebut terdiri dari televisi, radio, antena parabola, dan generator istrik. Paket multimedia ini merupakan sumbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menteri juga berdialog dengan masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut, masyarakat meminta fasilitas air bersih, jalan desa, dan permodalan.Permintaan tersebut langsung dikabulkan. Di kabupaten Belitung Timur Menteri Lukman Edy menyerahkan bantuan air bersih senilai Rp 290 juta, di Bangka Selatan Rp 250 juta dan jalan desa senilai Rp 250 juta, di Belitung Timur diserahkan bantuan permodalan senilai Rp 50 juta. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat untuk dikelola.

Selain itu juga diserahkan bantuan berupa peralatan komunikasi (telepon) yang bisa digunakan untuk wartel. Bantuan ini diberikan kepada 167 desa.

Usai dari Bangka Belitung, rombongan bergerak menuju ke Jambi untuk mengadakan buka puasa bersama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam dialog dengan masyarakat, terlontar sejumlah permintaan. Antara lain hand tractor, sapi, air bersih, dan jalan desa.

Permintaan tersebut dikabulkan oleh Menteri PDT. Namun yang terkait dengan peternakan sapi, masyarakat diminta mengajukan permintaan tersebut lewat program PNPM.

Setelah dari Jambi, rombongan menteri bergerak ke Riau untuk melakukan sahur bersama di Kabupaten Rokan Hulu. Tapi karena terlalu malam berangkat, maka rencana tersebut berubah. Rombongan Menteri PDT akhirnya sahur di sebuah warung padang di pinggir hutan. Di tempat ini, para sopir truk sering mangkal untuk beristirahat.

Rombongan baru sampai di Rokan Hulu pagi sekitar pukul 07.00 WIB pada 29 September. Di Masjid Baiturrahman, Menteri berdialog dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, Menteri Lukman Edy mengkritik Bank Riau yang dinilai kurang berpihak pada rakyat. Padahal potensi yang dimiliki cukup besar untuk membantu rakyat.

Menteri juga menyempatkan untuk berbuka puasa di Rokan Hulu bersama tokoh masyarakat, pejabat Pemda, santri, dan anak yatim piatu. Saat itu Menteri juga memberikan sejumlah paket bantuan dan bingkisan.

Dari Riau, perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Karena ada dua acara yang bersamaan, maka rombongan dibagi dua. Menteri PDT, deputi infrastuktur, dan sejumlah staf menuju Dairi dengan menggunakan pesawat agar tiba sesuai jadwal. Rombongan terlebih dahulu terbang ke Jakarta kemudian ganti pesawat menuju ke Medan.

Setelah istirahat sesaat usai buka pusa di Dairi, menteri dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Aceh Timur (Langsa). Masyarakat di sini menyampaikan permintaan tentang infrastuktur jalan dan air bersih, serta tenaga kesehatan. Setelah itu, rombongan kembali ke Jakarta.L jar


Tulisan II:
Infrastruktur Dasar Daerah Tertinggal Harus
Dipriotitaskan

Problem daerah tertinggal di Indonesia membutuhkan perhatian banyak pihak. Antara lain pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, irigasi, dan kesehatan.

Data yang dimiliki Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), saat ini terdapat 199 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Ini tersebar di wilayah Sumatera, kawasan Indonesia Timur, serta Jawa dan Bali. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan suatu daerah adalah keterbatasan prasarana dan sarana (komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya).

Keterbatasan ini menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Di samping itu ada juga daerah yang menjadi tertinggal akibat bencana alam.

Menteri Negara PDT sendiri telah melakukan safari Ramadhan ke beberapa daerah, seperti Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Riau, Sumatera Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Salah satu misi safari Ramadhan tersebut adalah sosialisasi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tahun 2008, dana PNPM naik sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2007 ini, dana tersebut sebesar Rp 9 triliun. Dan tahun depan menjadi Rp 30 triliun.Ini belum termasuk dana-dana lain. Jika dikalkulasikan, jumlahnya bisa mencapai Rp 90 triliun.

Program PNPM ini berada di bawah koordinasi Menko Kesra. Yang ditunjuk sebagai leading sectornya adalah Kementerian PDT. Dengan posisi ini, Kementerian PDT memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Misalnya, anggaran untuk kesejahteraan rakyat harus mendapat rekomendasi dari Kementerian PDT.

Karena itu, kata Menteri PDT, Muhamad Lukman Edy, pihaknya mendesain agar kebijakan di daerah mendapat rekomendasi dari Kementerian PDT. Ini penting demi kepentingan masyarakat daerah tertinggal.

"Misalnya aspek pendidikan. Di daerah tertinggal, jumlah gurunya sangat minim. Nah, Kementerian PDT bisa merekomendasikan kepada Depdiknas untuk bisa menempatkan guru-guru di sana. Juga untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan," ungkapnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk bidang kesehatan. Di daerah tertinggal, jumlah dokter dan tenaga medis sangat sedikit. Karena itu, lanjut Lukman Edy, pihaknya bisa merekomendasikan kepada Departemen Kesehatan untuk mengirimkan dokter dan tenaga kesehatan ke sana.

Dalam melakukan program-programnya, Kementerian PDT tidak bisa berjalan sendiri. Artinya sangat dibutuhkan adanya partisipasi pihak lain. Misalnya Departemen Pekerjaan Umum yang menangani masalah pembangunan jalan, jembatan, dan air bersih, dan Departemen Perhubungan yang mengurusi masalah transportasi.

"Ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat di daerah. Harapannya kebijakan Pemda bisa sejalan dengan visi itu. Ini berarti kebijakan Pemda harus berpihak pada masyarakat terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan," papar Lukman Edy.

Berbagai permintaan

Terkait dengan kegiatan safari Ramadhan, Lukman Edy menuturkan, banyak masukan dan keluhan yang disampaikan masyarakat di daerah tertinggal. Secara umum, masyarakat di daerah tertinggal membutuhkan kemudahan dalam pemenuhan sembilan bahan pokok, perbaikan sarana dan prasarana perhubungan, ketersediaan alat transpoirtasi dalam jumlah dan kualitas yang memadai, serta ketersediaan listrik dan bahan bakar yang memadai.

Di kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kebutuhan mendasar masyarakat adalah air bersih, listrik, dan jalan desa. Hampir sama juga terjadi pada masyarakat di Kabupaten Pandeglang yang sangat membutuhkan listrik dan air bersih.

Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, ada beberapa kebutuhan masyarakat yang spesifik. Misalnya perlunya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan karena bupatinya tersangkut masalah hukum sehingga APBD tidak bisa dicairkan. Juga perlu keterlibatan pesantren dalam pengembangan ekonomi lokal, perlu penanganan air bersih, serta perlu regionalisasi penanaman pohon rame sebagai bahan baku tekstil.

Sementara itu, masyarakat di Kabupaten Way Kanan, Lampung, menghendaki adanya pengembangan ekonomi lokal melalui model perkebunan rakyatdan pembangunan jalan, jembatan, serta air bersih.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, masyarakat memilik kebutuhan akan alat pertanian dan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur perdesaan. Ini juga dialami oleh masyarakat di Rokan Huku, Riau, yang juga membutuhkan pembangunan infrastuktur perdesaan.

Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sejumlah kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi local dengan kebutuhan hatchery ikan nila, pemenuhan kebutuhan tenaga guru agama Islam, dan penyediaan infrastruktur kesehataan (Puskesmas).

Sedangkan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, NAD, menginginkan pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan pesantren.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik, KPDT telah mengembangkan listrik tenaga alternatif. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa tercover oleh PLN.

Dari hasil dialog dengan masyarakat tersebut, Lukman Edy menegaskan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemda. Yaitu Pemda harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat. Ini penting agar potensi masyarakat bisa dioptimalkan.

"Jika kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi, maka mereka bisa memacu pertumbuhan ekonominya secara optimal sejajar dengan daerah lain," ujarnya.

Aspek pendidikan juga harus mendapat prioritas. Sebab jika kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah akibat pendidikan yang tidak baik, maka kondisi daerah tersebut akan makin memprihatinkan.

"Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah perlunya dukungan dari semua pihak untuk menangani masalah daerah tertinggal dan pulau-pulau terluar Indonesia. Sebab merekalah benteng terakhir dan garda terdepan negara," tegas Lukman Edy. N jar

(Eko)