KEMENTERIAN Negara Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal (PPDT) menganggap banyak kendala yang harus diatasi untuk mendukung berbagai macam program yang ada. Salah satu kendala yang dianggap menonjol adalah masih terpencarnya pendanaan di kabupaten/kota yang bukan daerah tertinggal.

Salah satu solusinya adalah dengan mengundang para investor agar mau melirik dan menanamkan modalnya di daerah-daerah tertinggal. Meneg PPDT Muhammad Lukman Edy juga mengatakan masalah infrastruktur yang mendukung pertanian seperti jalan, pengairan teknis, pupuk, hingga pada pemasaran produksi masyarakat, dapat dengan sendirinya terpecahkan bila ada investor masuk.

"Semua kendala itu bisa diatasi dengan masuknya investor, yang terpenting menonjolkan potensi daerah sehingga bisa menarik investor," kata Lukman Edy beberapa waktu lalu.

Ia lantas menyebut contoh potensi lahan pertanian yang cukup besar di Kabupaten Merauke dengan cakupan 1,9 juta hektare telah dilirik investor PT Indonesia Makmur. Perusahaan pengimpor beras dari Vietnam itu akan mengembangkan lahan pertanian seluas 200.000 hektare di Merauke.

Karena PT Indonesia Makmur akan mengembangkan Pertanian secara terintegrasi dengan pola pengembangan rice state (industri pertanian). Demikian pula dengan penggunaan pupuk kimia oleh petani. Dengan masuknya investor, ke depan keberadaannya akan diganti pupuk organik.

Investor dan pemerintah menganggap pengunaan pupuk kimia selama ini menyedot anggaran (APBN) karena pemerintah memberikan subsidi yang cukup besar untuk produksinya.

Deputi IV Pembinaan Lembaga Sosial Budaya (PLSB) PPDT Michael Menufadu mengungkapkan kementeriannya selama ini masih minim penerimaan kue anggarannya. Pemerintah daerah diharapkan terus berusaha dengan optimal bagaimana menggali sumber daya alam yang ada di daerahnya untuk pembangunan.

"Selama ini untuk pengentasan ketertinggalan masih tergantung dari pembagian anggaran APBD dari pusat, provinsi dan kabupaten," kata Michael mengakui kekurangannya.

Kendala lain yang tak kalah penting adalah masalah ketersediaan air bersih. Hal ini terutama dialami desa-desa di pedalaman. Karena selama ini, pemenuhan air bersih diambil dari sungai. Di kawasan terpencil ini juga belum tersedia pelabuhan bongkar muat.

Kesiapan bandara juga menjadi masalah di di kabupaten yang masih sekelas untuk pendaratan pesawat perintis. Selain itu juga disebutkan, hampir 79,03 persen pedesaan yang berada di pedalaman belum terjangkau listrik. Begitu juga RSUD di kabupaten masih bertipe D dikarenakan minimnya tenaga dokter dan para medis.

Selanjutnya, sebanyak 161 SD/MI rusak berat. Pada tahun 2003/2004 baru sebanyak 61 bangunan yang direhabilitasi ditambah 75 unit ditahun 2005. Michael Menufandu juga menyebutkan, dalam hal pelayanan porsi anggaran yang diberikan selama ini masih lebih cenderung terserap untuk kebutuhan aparat birokrat pemerintah.

Tercatat 80 persen untuk aparatur dan sisa 20 persen untuk masyarakat. "Makanya secara perlahan, pelayanan akan diubah menjadi lebih dekat kepada masyarakat," ujarnya.(Sumber, Jurnas, Selasa, 30 Okt 2007)