Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edy meminta agar pihak swasta ikut berperan dalam mempercepar pembangunan daerah tertinggal. Peran swasta, kata dia, sangat dibutuhkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Lukman berjanji akan membantu memfasilitasi pihak swasta yang mau berinvestasi di daerah tertinggal. "Izin akan kami permudah," ujarnya Minggu (24/6).

Pemerintah melalui Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, tahun ini telah menganggarkan Rp 50 milyar untuk pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di daerah-daerah yang masuk dalamkategori daerah tertinggal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edy di Semarang, Senin (25/6).

Pemerintah berkomitmen untuk serius memberikan perhatian program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah khusus. Perhatian ini diberikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat mandiri. "Tahun 2008, program ini akan diintegrasikan dengan program penanggulangan kemiskinan," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie ketika mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri serta Peluncuran Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus di Kupang, Senin (13/8).

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Lukman Edy mengungkapkan, ke depan kalangan pondok pesantren (Pontren) yang jumlahnya sangat besar bisa menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kemiskinan.

[JAKARTA] Sejumlah kabupaten daerah tertinggal di Tanah Air dipastikan akan sulit menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA) yang akan diberlakukan secara penuh tujuh tahun lagi atau pada 2015. Jika tidak ada pembenahan dan upaya strategis dalam menghadapi AFTA, kabupaten tertinggal akan semakin terpuruk.

"Ikhtiar Untuk Keberhasilan, Berdo`a Untuk Keridhoan". Motto ini adalah milik Ir. H. Muhammad Lukman Edy, Msi, sosok yang diperkirakan akan menjadi salah menteri baru kabinet hasil "reshuffle" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam rangkaian kegiatan Coporate Sosial Responsibilty (CSR) Indonesia 2007 Seminar, Talk Show & Expo yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for Community Development (CFCD) bekerjasama dengan CECOM Foundation di Pekanbaru (31/8 – 2/9), PT Riau Andalan Pulp And Paper (Riaupulp) turut berpartisipasi mendukung dan menyukseskan iven bertaraf nasional tersebut. Selain bertindak sebagai sponsor dan sebagai peserta seminar, Riaupulp juga tampil sebagai salah seorang pembicara dalam CSR Talk Show.

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDI) Lukman Edy mengatakan, dengan adanya pemekaran wilayah beberapa daerah belakangan ini, jelas berpengaruh banyak terhadap penambahan daerah miskin atau tertinggal di Indonesia. Sebab, berdasarkan kajian lebih dari 95 persen daerah pemekaran di Indonesia statusnya merupakan daerah tertinggal.

Baru dua bulan menjabat sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Lukman Edy mengaku kaget. Di meja kerjanya kini menumpuk surat dari sejumlah bupati dan Ketua DPRD. Mereka meminta daerahnya diberi status daerah tertinggal.

Tanjung Pinang-Pemerintah mengal-okasikan anggaran pemberdayaan masyarakat se-besar Rp 30 triliun untuk tahun 2008 atau bertambah Rp 21 triliun di-bandingkan tahun 2007 sebesar Rp 9 triliun. Dana Rp 30 triliun ini tercatat sebagai dana pemberdayaan masyarakat terbesar dibandingan dengan negara lain.