Disadari betul, bahwa rasionalitas politik masyarakat Indonesia saat ini semakin meningkat. Ini adalah sebuah fase yang logis di tengah-tengah genjarnya pemerintah dan semua pihak termasuk partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan, salah satu hal yang juga berpengaruh signifikan dalam mendorong peningkatan rasionalitas masyarakat adalah aspek kebebasan informasi dengan berbagai  kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya.

Operasi minyak goreng murah di wilayah Jakarta Utara (Jakut) yang digelar sejak pekan lalu, hingga Selasa (1/4) belum mampu menurunkan harga.

Pemerintah pada 2009 akan memfokuskan diri pada peningkatan produksi beras untuk mengamankan stok di dalam negeri.

Pemerintah menggelontor 3.200 ton kedelai bersubdi senilai Rp3,2 miliar untuk parajin tahun dan tempe di lima wilayah di DKI Jakarta. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp10 miliar dari Rp500 miliar yang disediakan.

Komitmen untuk melakukan pembangunan, tentunya bukan hanya milik pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari semua komponen bangsa. Masa lalu sentralisasi pembangunan era Orde Baru, harus mampu dijadikan motivasi untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh, baik lintas sektoral, lintas wilayah maupun lintas bidang.

Komitmen untuk melakukan pembangunan, tentunya bukan hanya milik pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari semua komponen bangsa. Masa lalu sentralisasi pembangunan era Orde Baru, harus mampu dijadikan motivasi untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh, baik lintas sektoral, lintas wilayah maupun lintas bidang.

Untuk mempercepat pembangunan daerah tertingal tahun 2008, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) membutuhkan fokus pembangunan, tentunya tetap dengan pendepakatan pembangunan yang holistik atau menyeluruh. Hal ini penting mengingat, disparitas antara daerah non tertinggal dan daerah tertinggal relatif besar.

Sesuai dengan Strategis Nasional Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang mengacu pada RPJMN 2004-2009 telah ditetapkan adanya 26 kabupaten diwilayah perbatasan yang mencakup 12 provinsi. Baik itu perbatasan darat maupun perbatasan laut, yang kesemuanya masuk dalam kategori daerah tertinggal. Untuk itu KPDT memiliki konsen yang besar terkait dengan percepatan pembagunan di wilayah perbatasan.

Komitmen untuk melakukan pembangunan nasional tentunya menjadi tanggung-jawab dari semua komponen bangsa, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Konteks yang demikian, tentunya harus dilakukan dengan pendekatan secara holistik yang mencakup semua bagian dan wilayah bangsa.

Agama Islam, bukan hanya di pandang sebagai sebuah ajaran. Tetapi Islam juga mengandung makna-makna penting tentang sebuah peradaban. Artinya cara pandang Islam turut membentuk hakekat dari peradaban manusia di bumi ini. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia.