Disadari betul, bahwa rasionalitas politik masyarakat Indonesia saat ini semakin meningkat. Ini adalah sebuah fase yang logis di tengah-tengah genjarnya pemerintah dan semua pihak termasuk partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan, salah satu hal yang juga berpengaruh signifikan dalam mendorong peningkatan rasionalitas masyarakat adalah aspek kebebasan informasi dengan berbagai  kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya.

Alhasil, berbagai perkembangan dan informasi, baik pada level lokal, nasional, regional maupun internasional bisa dengan mudah di simak masyarakat day to day. Tanpa batasan dan sensor dari pihak manapun.

Salah satu indikator penting yang bisa menjelaskan peningkatan rasionalitas masyarakat tersebut adalah fenomena golongan putih (golput). Padahal seperti diketahui, tidak kurang dari 20 persen pemilih pada pemilu legislatif lalu memilih untuk tak memilih alias golput. Besarnya pemilih golput ini sejatinya merupakan indikasi rasionalitas masyarakat.

Karena bagi mereka yang sama sekali tidak melihat adanya harapan
akan perbaikan atau kesungguhan dari calon-calon legislatif atau partai
yang ada, maka pilihan terbaik secara rasional adalah golput, yang
implisit berarti penolakan terhadap semua calon dan partai yang ada.

Dan, menjelang pemilu 2009 peningkatan rasionalitas politik tersebut menjadi sebuah tantangan bagi partai agar tetap mendapatkan suara dan menjadi salah satu pilihan strategis bagi masyarakat.

Disadari bahwa kecenderungan aspirasi politik masyarakat menunjukkan kecenderungan "rasionalitas politik" (political rationality) yang mengkristal di dalam masyarakat politik bangsa, sebagai landasan dalam melakukan berbagai tindakan dan pilihan politik yang rasional, khususnya dalam konteks memilih pemimpin bangsa.

Dimana akan memberikan ruang bagi interpretasi politik (political interpretation), yang di dalamnya masyarakat politik memberikan interpretasi rasional tentang ideal dan tujuan politik, hasil yang hendak dicapai, tindakan yang harus dilakukan, sarana yang diperlukan dalam prosesnya, serta institusi dan aktor-aktor politik yang dianggap kompeten dalam mencapainya.

Banyak studi antropoligi masyarakat Indonesia menyebutkan tentang dua hal dari rasionalitas politik masyarakat. Pertama berdasarkan pada pikiran praktis bahwa tujuan pergantian kepemimpinan adalah untuk mencapai sebuah kondisi pragmatis kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran umum dengan argumen bahwa hanya partai-partai lama (yang berdasarkan pengalaman empiris) mempunyai kompetensi itu, yaitu kemampuan menciptakan lapangan kerja, investasi, keamanan, dan stabilitas-practical rationality.

Kedua berdasarkan pada pikiran substantif (berdasarkan nurani, tanggung jawab, dan panggilan jiwa) bahwa tujuan pergantian kepemimpinan adalah cara menciptakan perubahan substansial, seperti pemerintahan yang bersih (clean government) penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dengan argumen bahwa hanya partai-partai baru yang mampu menciptakan perubahan seperti itu-substantive rationality.

Sementara itu, Jurgen Habermas, di dalam Toward a Rational Society (1989), membedakan dua jenis rasionalisasi. Pertama, rasionalisasi dari bawah (from below), yaitu rasionalisasi yang berkembang secara alamiah di kalangan masyarakat akar rumput, tanpa ada komando dari atas. Kedua, rasionalisasi dari atas (from above), yaitu rasionalisasi yang dikendalikan atau direkayasa dari atas oleh kelompok-kelompok elite dalam konteks politik massa.

Dalam konteks yang demikian, partai kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar tentunya juga memiliki komitmen kuat untuk turut serta dan berperan aktif dalam proses-proses pendidikan politik masyarakat tersebut. Dan tidak ketinggalan adalah komitmen PKB untuk membuktikan kepada publik, bahwa pilihan masyarakat untuk memilih PKB adalah sebuah pilihan yang tepat.

Saat ini, paling tidak ada beberapa hal strategis PKB yang akan mampu menjawab tantangan rasionalitas politik masyarakat yang terus meningkat tersebut. Pertama, kepemimpinan pemuda. DPP PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, praktis diisi oleh anak-anak muda, yang notabene adalah buah dari proses reformasi 1998.

Dua makna penting dari kepemimpinan pemuda dalam tubuh DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar adalah ; (1) Kepemimpinan pemuda yang ada dalam tubuh DPP PKB akan berimplikasi pada hadirnya roda kegiatan dan konsolidasi partai yang dilakukan secara kontinyu. Hal ini mengambarkan bahwa progresifitas anak muda yang ada dalam tubuh PKB akan mampu mengimbanggi percepatan rasionalitas politik dari masyarakat Indonesia.

(2) beban sejarah dan dosa masa lalu - yang bisa jadi menjadi sebuah batu sandungan bagi upaya untuk mendorong rasionalitas masyarakat - dari para pendahulu-pendahulu PKB menjadi terdistorsi, karena kepemimpinan mereka dalam DPP PKB mudah sedemikian tereduksi.

Hal ini tentunya menjadi strategis, karena semua dinamika dan perkembangan dunia yang mempengaruhi rasionalitas masyarakat akan mampu di imbanggi dengan progresifitas pengurus DPP PKB yang notabene adalah anak muda. Sehingga paradigma dan berbagai kegiatan yang dilakukan akan mengkristal dalam sebuah kepetingan besar, yakni kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kedua, rasionalitas politik masyarakat yang terus meningkat itu juga akan menjadi tantanag bagi PKB, mengingat partai yang lahir dari rahim NU ini banyak diasumsikan sebagai partai yang sarat dengan politik tradisional NU, khususnya yang masih kuat menganut sistem patron klien.

Dalam konteks yang demikian, pluralisme yang melekat kuat dan menjadi salah satu karakteristik dasar dari PKB dan kuatnya paham kebangsaan yang merupakan ruh dasar dari pendeklarasian PKB, menjadi kata kunci dari keberhasilan PKB untuk menjawab tantangan di tengah kuatnya rasionlitas politik masyarakat.

Demikian, DPP PKB di bahwa kepemimpinan Muhaimin Iskandar akan mejadi sebuah partai politik yang siap untuk menyongsong pemilu 2009. Dengan dukungan pengurus yang mayoritas adalah anak-anak muda progresif, yang tersebar di seluruh Indonesia, hal tersebut bukan tidak mungkin akan menjadi keniscayaan.